Sistem Keuangan Islam Dan Praktik-Nya

STRUKTUR IDEAL SISTEM KEUANGAN ISLAM DAN PRAKTIK NYA DI INDONESIA

:          

  

ABSTRAK

Sistem ekonomi kapitalis (sekuler) mencoba memilahkan agama dari praktik bisnis, sehingga moral tidak menjadi pertimbangan dalam praktik berbisnis. Permasalah dalam praktik sistem sekuler akan selalu muncul apabila individu pelaku bisnis “yang tidak bermoral agama” bertindak berlebihan dan merugikan masyarakat keseluruhan, karena memang dilindungi oleh sistem yang ada. Lebih parah lagi negara-negara berkembang yang mengikuti sistem sekuler, namun tidak ikut dalam berskenario dbalik sistem, sehingga hanya sebagai obyek sistem bagi negara maju. Sistem ekonomi syari’at tampak menjanjikan mengatasi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam sistem sekuler.

Kata kunci:

ekonomi, permasalahan ekonomi, sistem ekonomi, agama, pelaku bisnis.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Banyak sekali keterangan dari dalam Al-Quran yang menyinggung masalah ekonomi, secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana jual-beli yang baik dan sah menurut Islam, pinjam meminjam dengan akad-akad yang sah sampai dengan pelarangan riba dalam perekonomian. Semuanya dikupas secara tuntas dalam hukum dan syari'ah Islam. Dalam Islam ini yang menjadi panutan serta tauladan dalam penerapan hukum ekonomi Islam adalah Rasulullah Saw.

Sehingga diharapkan dengan menjalankan ekonomi Islam, manusia dapat menemukan sebuah kesetiaan dan sesejatian dalam Islam yang diharapkan hal ini dapat memberikan kesejahteraan bagi semua manusia. Cocok sekali dengan tujuan Islam yakni Islam diturunkan untuk makhluk di bumi ini agar selamat sejahtera.

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksilkan kesejahteraan manusia (falah). Falah  berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan kepentingan sosial, keseimbangan, ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma dalam masyarakat.[1] Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga falah itu terwujud. Etika-etika tersebut adalah : Kesatuan(Tauhid), Keseimbangan/kesejajajran (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), dan Tanggung Jawab (Resposibility.[2]

Sistem Keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan islam memilik dampak makr yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary), namun  juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (financial industry) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.[3]

Sistem Keuangan Islam, dengan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga , menempatkan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi (investment intermediary). Hal ini disebabkan karena hubungan antara Bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada huungan pemodal-pengusaha atau modal ventura daripada kreditur-debitur. Oleh karenanya, sistem keuangan Islam yang ideal akan ditandai oleh sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil. Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung dirasakan pula oleh sektor keuangan karena bagi hasil yang akan diterima oleh perbankan akan menurun. Begitu juga, bagi hasil yang akan diberikan oleh perbankan Islam kepada pemodal juga akan menurun.

Sebaliknya, jika sektor riil mengalami peningkatan produksi, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor keuangan. Dengan demikian, jika sistem bagi hasil ini dapat berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan ekonomi semu tidak akan terjadi dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang profitable. Tenunya hal ini akan terwujud jika sistem ekonomi didukung oleh budaya masyarakat dan sisem legal serta administrasi yang sesuai dengan syari’ah islam.

A.           Ruang Lingkup

Dalam makalah ini penulis membatasi pada ruang lingkup sistem keuangan syariah khususnya dalam praktik dan struktur ideal nya.

B.            Rumusan Masalah

1.      Bagaimana struktur ideal sistem keuangan islam ?

2.      Bagaimana praktik sistem keuangan islam dan pengaruhnya terhadap pelaku bisnis di Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

Sistem Keuangan Islam

Istilah " Keuangan Islam " menunjukkan dua kekuatan kata yang bersaing. Kata benda " Finance " menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsisp yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata sifat " Islam " menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional.

Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, disamping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja tingkat pertumbuhan ekonomi  yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.[4]

Tampaknya, dimensi religius harus dikemukakan sebagai tujuan terakhir, dalam arti bahwa peluang melakukan operasi keuangan yang halal jauh lebih penting dibanding model operasi keuangan itu sendiri. Validitas tujuan-tujuan umum ini jarang dipersoalkan, namun tak pernah ada kesepakatan tentang struktur ideal sistem keuangan yang diperlukan untuk mencapai semua tujuan tersebut.[5]

Dari perspektif Islam, tujuan utama keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

a.       Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b.      Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar.

c.       Kemajuan dalam bidang pembangunan ekonomi.[6]

A.          Struktur Ideal Sistem Keuangan Islam

1.        Sistem Keuangan Tanpa Bunga

Dua hal yang menjadi larangan dalam berbisnis secara Islam, yaitu Riba dan Gharar ( Secara istilah jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kwalitas, kwantitas, maupun keberadaannya ). Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan  persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan,  baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam Abad Pertengahan, sistem keuangan Islam sudah dipraktekkan di seluruh Negara yang didominasi Muslim, hal ini mendorong kegiatan perdagangan dan bisnis dengan perkembangan kredit .[7]

2.        Jual Beli dalam Sistem Keuangan Islam (Bay’ Al Musawamah)

 Jenis paling umum dalam sistem jual beli pada sistem keuangan Islam adalah Bay’ Al Musawamah , dimana kedua belah pihak setuju dan bersedia menyepakati terhadap harga yang ditetapkan dalam transasksi. Dalam sistim Keuangan Islam ada 3 (tiga) tipe penjualan ; Murabaha , Tawliyah dan Wadi’a .

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga  belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam murabahah dan tawliya, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penjual harus menjadi pemilik,  jika tidak, tidak mungkin bagi penjual untuk mengungkapkan biaya di mana ia memperoleh barang / harta benda.

Tauliyah secara bahasa berasal dari kata: walla, yang artinya memberi wewenang. Tauliyah berarti memberi wewenang kepada orang lain untuk memiliki atau menggunakan suatu barang. Secara istilah, jual beli Tauliyah adalah seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sama dengan harga belinya, dan penjual menyampaikan harga belinya kepada pembeli.

Wadhi`ah secara bahasa artinya kerugian. Bisa juga digunakan untuk menamakan pajak yang diambil oleh  pemerintah. Secara istilah, Kata wadi’ah berasal dari wada’asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi’ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga

3.        Pertukaran Mata Uang ( Sarf )

Sistim Keuangan Islam yang terkenal dimana adanya larangan riba dalam transaksi, tercatat enam komoditas yang harus diperdagangkan langsung dan dalam jumlah yang sama. Sistim ini juga diterapkan secara eksklusif untuk komoditas moneter, Umar ibn al-Khattab berkata, "Jangan menjual emas dengan emas atau perak untuk perak kecuali dalam jumlah yang sama. Salah satu dampak dari perdagangan uang adalah berdampak pada fluktuasi mata uang dan ketidakpastian moneter.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Tri Sry Rahayu (2013 , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta) Mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing , Segala bentuk muamalat itu hukumnya mubah kecuali terdapat dalil-dalil yang mengharamkannya. Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung riba’, garar, maysi’r dan tidak sesuai dengan asas-asas muamalat. Jual beli valuta asing hukumnya mubah dengan syarat jumlah uang yang akan ditukar dengan jumlah uang yang akan diterima jumlahnya sama dan dilakukan secara kontan.

Dari delapan faktor yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing hanya terdapat 5 (lima) faktor saja yang sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam asas-asas muamalat, yaitu:

1. Hukum pasar sesuai dengan panawaran dan permintaan. Faktor ini tidak sesuai dengan asas-asas muamalat karena dalam faktor ini terdapat unsur ketidakadilan dan unsur memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

2.  Tingkat inflasi pada golongan natural inflation karena tinggi rendahnya tingkat inflasi ditentukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun untuk inflasi pada golongan human error inflation tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas muamalat.

3.  Keadaan perekonomian suatu negara karena keadaan perekonomian tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat.

4.  Kebijakan moneter karena dengan kebijakan moneter pemerintah bisa mengatur masyarakat agar keadaan perekonomian bisa lebih maju.

5. Neraca pembayaran karena dengan adanya neraca pembayaran pemerintah mengetahui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. [8]

B.           Praktik Sistem Keuangan Islam dan Pengaruh nya Terhadap Pelaku Bisnis di Indonesia

Ternyata perkembangan keuangan Islam dunia tidak begitu mengesankan. Minim inovasi dan melambat di beberapa pusat keuangan Islam dunia, seperti Malaysia. Cerita baiknya justeru datang di pasar baru keuangan Islam dunia. Negara-negara bermayoritas Muslim dan yang porsi keuangan Islamnya masih di bawah 10% terhadap industri keuangan nasional. Pola pertumbuhan pun dipaparkan Prof. Dr. Humayon Dar, CEO Edbiz Corporation, London, Inggris. “Tetapi kita tidak bisa mengabaikan Indonesia”, katanya tentang potensi Indonesia di bidang keuangan Islam. Justeru menurutnya Indonesia masuk dalam cerita baik itu. [9]

Jadi pemerintah Indonesia harusnya berkomitmen untuk menjadikan keuangan Islam sebagai area strategisnya. Bisa dikatakan, tetap mempertahankan posisi sekulernya, karena ini bukan soal mempromosikan agama, tetapi bisnis. Dan, kita gunakan bentuk bisnis ini untuk menarik foreign direct investment (FDI). Jika saja, pemerintah RI mau memakai kebijakan ini dan menyatakannya di pasar, banyak institusi akan datang ke Indonesia, karena Indonesia pasar yang besar.

Pertama, sebaiknya Indonesia memiliki semacam penasehat keuangan Islam internasional berbentuk dewan. Anggotanya berasal dari seluruh dunia yang berkompeten tentunya. Di Indonesia sendiri saya menyarankan beberapa nama berlevel internasional seperti Muhammad Sya!i Antonio dan Adiwarman A. Karim. Selain, tetap mengundang figur global lainnya. Orang-orang ini dapat ditugaskan roadshow ke seluruh negara OKI untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investas. Mungkin awalnya akan sulit untuk meyakinkan negara OKI karena masalah fasilitas, sumber daya, regulasi, dan sebagainya di sini.

Tetapi jika kita mau memulai strategi ini, masalah-masalah tersebut, ketika mereka kembali ke Indonesia, lalu membagi informasi itu kepada pemerintah, lihat kami sudah pergi ke Tunisia, Oman, dan negara OKI lainnya, mereka mau berinvestasi di Indonesia tetapi Anda harus melakuan ini, ini, dan ini. Sehingga Anda memberikan feedback kepada pemerintah mengenai bagaimana menarik investor ke Indonesia.

Kemungkinan lainnya. Membangun pusat keuangan Islam. Mungkin bisa disebut Jakarta Islamic Finance Center (JIFC) seperti Dubai Islamic Finance Center (DIFC). Ada insentif pajak di sana, memiliki yurisdiksi legalnya sendiri. Mungkin bisa mengambil lokasi antara Jakarta dan Bandung. Pelaku industri baik lokal maupun global bisa pergi ke sana dan settled up bisnis di sana. JIFC harus mebolehkan investor menanamkan dana dengan e!siensi pajak dan dapat dilarang untuk mengambil deposit dari masyarakat.

Indonesia adalah negeri yang unik. Anda punya banyak sekali rural banks, lebih dari 1000, dari situ sekitar 30% adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari sini, bisa dikembangkan model saving and loan institution untuk membantu keuangan mikro syariah. Meskipun sudah dilakukan tapi, Anda kurang memublikasikannya secara internasiona. Tidak seperti Bangladesh. Model BPRS ini sebenarnya dapat menjadi peluang bisnis bagi bank umum syariah (BUS) untuk mengakuisisinya. Misalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki 20 BPRS, lalu Bank Syariah Mandiri 50 BPRS. Diselaraskan dengan induknya, dijadikan salah satu perpanjangan tangan BUS itu ke desa-desa. Ketika diakuisisi, ukuran BPRS pun membesar karena BUS menginjeksi modal. Ketika soal ukuran, kita bicara esiensi sebenarnya.

Saran lainnya, bank syariah di Indonesia juga harus mulai memikirkan tentang kelebihsesuaian dengan prinsip Islam. Bank syariah, seperti bank konvensional, adalah tentang penciptaan kredit. Anda pergi ke bank, baik syariah maupun konvensional, Anda mendapat sesuatu yang disebut kredit, apakah itu kredit mobil, rumah, dan sebagainya. Apakah itu dengan dasar ijarah, murabahah, bank bertindak sebagai pencipta kredit. Sekarang, bank syariah bisa lebih menyesuaikan diri dengan Islam, dengan menjadi pencipta pekerjaan. Mengubah fokus menciptakan kredit atau utang, menjadi kepada penciptaan pekerjaan. Kalau bank syariah menciptakan kredit, apa yang bank harapkan? Peminjaman uangnya? Maka bank berasumsi, bahwa uang itu akan diutilisasi oleh nasabah untuk membeli

atau melakukan sesuatu. Bank biasanya tidak mau jika uang yang digunakan adalah untuk tujuan bisnis. karena ini berisiko. Mereka maunya ke kredit konsumer. Bank akan bertanya secara formal kepada Anda. Untuk apa uang ini? Lalu Anda menjawab, saya ingin menginvestasikannya di toko saya, untuk menciptakan pekerjaan bagi enam orang lagi. Lalu bank berkata, kami tidak tertarik dengan penciptaan pekerjaan. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan ingin membeli mobil, bank akan lebih tertarik. Dalam proses itu bank menciptakan ketergantungan masyarakat terhadapnya. Sebaliknya, jika bank syariah menciptakan pekerjaan, bank menciptakan bisnis, pekerjaan, dan ini adalah sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk masyarakat. Penciptaan pekerjaan bermakna menyiapkan modal ekuitas untuk bisnis. Ketika Anda bertanya kepada bank mengapa mereka begitu, karena ini berisiko berdasarkan penelitian yang di tulis oleh Prof. Dr. Humayon Dar, CEO Edbiz Corporation

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem keuangan Islam diperlukan untuk menjadi alternatif sistem keuangan baru yang tahan terhadap krisis keuangan global. Sistem keuangan Islam  melarang adanya praktik bunga (riba), larangan mengenai time value of money, dan larangan perilaku spekulatif (ketidakpastian) dalam transaksi yang merupakan penyebab terjadinya krisis keuangan. Bank harus menghindari praktik-praktik keuangan yang tidak sehat dengan memperbaiki sistem yang dimiliki. Salah satunya dengan menghindari praktik derivatif yang berlebihan sehingga menimbulkan spekulatif-spekulatif yang tinggi. Ini dapat dilakukan dengan melihat transparasi aset yang akan dijual atau disewakan harus benar-benar ada dan bukan khayalan. Prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam adalah bagi hasil (profit-loss sharing) yang dilakukan melalui pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Ini adalah pola pembagian risiko yang dibebankan pada kedua pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah akad yang dibuat keduanya.

Jadi pemerintah Indonesia harusnya berkomitmen untuk menjadikan keuangan Islam sebagai area strategisnya. Bisa dikatakan, tetap mempertahankan posisi sekulernya, karena ini bukan soal mempromosikan agama, tetapi bisnis. Dan, kita gunakan bentuk bisnis ini untuk menarik foreign direct investment (FDI). Jika saja, pemerintah RI mau memakai kebijakan ini dan menyatakannya di pasar, banyak institusi akan datang ke Indonesia, karena Indonesia pasar yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

-M. Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah tinjauan Islam, (Jakarta : Gema Insani Press)

- Syed Nawab Hader Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2003)

-Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi II  (Yoguyakarta: Ekonisia, 2003)

-Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Lagoud, Perbankan Syari’ah. Prinsip, praktik dan prospek  (Jakarta: Serambi Ilmu semesta 2007)

- http://www.fosseijatim.org/2015/01/struktur-ideal-sistem-keuangan-islam.html

http://www.academia.edu/11158923/Sistem_Keuangan_Islam_Gharar_riba_dan_pertukaran_mata_uang

-http://edbizconsulting.com/wp-content/uploads/2013/06/HD_Article.pdf

---

[1] M. Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah tinjauan Islam, (Jakarta : Gema Insani Press) hal:100

[2] Syed Nawab Hader Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2003) hal: 37

[3] Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi II  (Yoguyakarta: Ekonisia, 2003) hal; 5

[4] M Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Cetakan Pertama  (Jakarta: Gema insani Press, 2000) hal: 2

[5] Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Lagoud, Perbankan Syari’ah. Prinsip, praktik dan prospek  (Jakarta: Serambi Ilmu semesta 2007)

[6] Ibid, hal: 123-131

[7] http://www.fosseijatim.org/2015/01/struktur-ideal-sistem-keuangan-islam.html

[8]http://www.academia.edu/11158923/Sistem_Keuangan_Islam_Gharar_riba_dan_pertukaran_mata_uang

[9] http://edbizconsulting.com/wp-content/uploads/2013/06/HD_Article.pdf